Tak hanya sawit, muncul pula tren baru: perkebunan energi berbasis biofuel yang diklaim sebagai solusi energi terbarukan. Namun, kenyataannya tak jauh berbeda—monokultur tetap menjadi prinsip dasar, dengan konsekuensi degradasi tanah, krisis air, dan hilangnya biodiversitas.
Proyek Strategis Nasional (PSN) meluncurkan program food estate untuk meningkatkan ketahanan pangan. Tapi di lapangan, program ini justru mengubah lanskap pertanian rakyat menjadi ladang-ladang industri, merampas lahan petani kecil, dan merusak ekosistem lokal. Menurut Kementerian Pertanian (2024), food estate telah dibuka di Kalimantan Tengah, Papua, dan Sumatera Utara—wilayah yang sarat dengan sejarah agraria dan konflik sosial.
Alih-alih mengatasi kerawanan pangan, model ini memperkuat dominasi korporasi dan mengintegrasikan sektor pangan ke dalam logika industri ekstraktif, yang mengabaikan keragaman hayati, pangan lokal, dan kearifan ekologi komunitas.
Laporan Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) menyebutkan bahwa industri ekstraktif dan perkebunan skala besar di Indonesia menyumbang hingga 75% dari total emisi gas rumah kaca nasional. Pelepasan karbon dari deforestasi, degradasi gambut, pembakaran biomassa, serta polusi dari tambang menjadikan sektor-sektor ini sebagai aktor utama dalam memperparah krisis iklim nasional.
Kondisi ini diperparah oleh lemahnya penegakan hukum, tumpang tindih perizinan, dan absennya mekanisme akuntabilitas yang berpihak pada rakyat. Negara justru berperan sebagai fasilitator proyek, bukan pelindung ruang hidup rakyat.
Di tengah deret bencana dan kerusakan ekologis yang kian memuncak, suara komunitas akar rumput terus menuntut perubahan arah pembangunan. Krisis iklim dan bencana alam yang terjadi bukanlah kejadian alamiah semata, melainkan buah dari keputusan-keputusan politik dan ekonomi yang dikendalikan oleh kepentingan elite global dan nasional.
“Krisis iklim dan bencana alam yang kita alami bukan semata akibat kekuatan alam, tapi adalah hasil pilihan politik dan ekonomi global yang menguntungkan korporasi ekstraktif dan negara maju. Indonesia harus segera keluar dari jebakan pembangunan ekstraktif dan memperkuat kedaulatan komunitas melalui solusi berbasis rakyat yang berkeadilan,” kata Ali, Manager Program Jaringan Jaga Deca
Di tingkat nasional, proyek-proyek ekstraktif seperti tambang, perkebunan skala besar, hingga program food estate terus menggusur lahan rakyat, merusak lingkungan, dan mempercepat kerentanan terhadap bencana. Model pembangunan yang mengedepankan pertumbuhan ekonomi jangka pendek ini justru memperbesar kesenjangan dan memperparah kerusakan.
Dalam situasi ini, perempuan, petani, dan komunitas lokal bukan hanya korban, tetapi juga aktor penting yang menjaga keberlanjutan alam dan pangan.
“Kami perempuan, petani, dan komunitas lokal adalah garda terdepan dalam menjaga lingkungan hidup. Suara kami harus didengar dalam kebijakan iklim dan pembangunan agar tidak ada lagi yang kehilangan lahan dan penghidupan,” kata Fatrisia, Ketua Jaringan Jaga Deca.
Ke halaman selanjutnya…
