Buol, Framenews.id – Polemik yang mencuat di Kecamatan Paleleh terkait dugaan pengadaan ayam petelur dan berbagai persoalan penyelenggaraan pemerintahan desa mulai mendapat perhatian serius Pemerintah Kabupaten Buol, Sulteng. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) telah menyerahkan laporan hasil klarifikasi bersama para kepala desa kepada Wakil Bupati Buol, Moh Nasir DJ Daimaroto, sebagai bahan evaluasi dan penentuan langkah selanjutnya.
Laporan tersebut merupakan hasil pertemuan DPMD dengan para kepala desa se-Kecamatan Paleleh yang digelar menyusul mencuatnya berbagai isu yang menjadi perhatian publik dalam beberapa pekan terakhir.
Wakil Bupati Buol, Moh Nasir DJ Daimaroto, membenarkan telah menerima laporan dari Kepala DPMD terkait hasil pertemuan tersebut. Menurutnya, laporan itu akan segera dibahas bersama jajaran pemerintah daerah.
“Iya benar, tadi saya sudah menerima laporan dari Kadis DPMD tentang hasil dari pertemuan bersama para kepala desa. Rencana laporan itu besok baru kita akan rapatkan. Sebenarnya tadi, cuma lagi rapat tentang persiapan Popda sampai sore,” kata Moh Nasir saat ditemui, Rabu (22/7/2026).
Meski belum mengungkap substansi laporan, Wakil Bupati memastikan hasil pembahasan DPMD akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menentukan langkah lanjutan sesuai mekanisme yang berlaku.
Ditemui sebelumnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Buol, Arfandi A. Wehantow, mengatakan laporan tersebut telah disampaikan kepada pimpinan daerah setelah pihaknya melakukan pertemuan dan klarifikasi dengan para kepala desa di ruang rapat Kantor DPMD, Selasa kemarin.
“Terkait dengan masalah Paleleh sudah kami laporkan ke pimpinan dan kami juga sudah melakukan koordinasi dengan Inspektorat,” ujar Arfandi.
Namun demikian, ia belum bersedia membeberkan isi laporan karena masih menjadi bagian dari proses internal pemerintah daerah.
“Mohon maaf, materi laporan belum bisa kami sampaikan ke teman-teman media,” katanya dihadapan wartawan, Rabu (22/07/26).
Arfandi mengungkapkan, pertemuan tersebut dihadiri mayoritas kepala desa di Kecamatan Paleleh. Dari total 12 desa, hanya tiga kepala desa yang tidak memenuhi undangan DPMD.
“Pertemuan kemarin dihadiri sebagian besar kepala desa. Dari 12 desa di Kecamatan Paleleh, yang tidak hadir ada tiga kepala desa, yaitu Kepala Desa Dopalak Umar B. Munggeli, Tolau Erens Pangau, dan perwakilan Desa Pionoto,” jelasnya.
Hingga kini, ketiga kepala desa tersebut belum memberikan alasan ataupun konfirmasi atas ketidakhadiran mereka.
“Alasan mereka tidak hadir belum tahu, karena sampai sekarang mereka tidak ada konfirmasi,” ungkap Arfandi.
Menurutnya, forum tersebut digelar sebagai bagian dari fungsi pembinaan yang menjadi kewenangan DPMD, sekaligus untuk memperoleh informasi langsung dari pemerintah desa terkait berbagai persoalan yang berkembang di Kecamatan Paleleh.
“Pertemuan dengan kepala desa sangat penting karena masalah Paleleh ini sudah menjadi isu yang lagi ramai disoroti. Sehingga kami berkewajiban mengonfirmasi apa yang sebenarnya terjadi, lalu kemudian melakukan langkah-langkah pembinaan,” tegasnya.
Diketahui, Kecamatan Paleleh belakangan menjadi sorotan menyusul dugaan persoalan dalam program ketahanan pangan berupa pengadaan ayam petelur di sejumlah desa serta isu dugaan intervensi Camat terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan desa. Pemerintah Kabupaten Buol melalui DPMD dan Inspektorat kini tengah melakukan pendalaman sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. (RM)
