Akibatnya, Irhamdi mengaku kesulitan dalam hal mengakses operasional kegiatan perusahaan serta penjualan hasil produksi. Sementara itu yang menjadi dasar penarikan retribusi daerah (PAD).
“Selama ini tidak ada laporan perusahaan soal berapa hasil produksi dan penjualan karena tidak ada KTT. Kalau hanya Humas dan HRD mereka tidak mengerti dengan administrasi,”tandas Irhamdi.
Sementara aturan terkait kewajiban perusahaan pertambangan untuk memiliki KTT diatur dalam undang-undang Minerba. Jika sebuah perusahaan melanggar aturan dengan tidak memiliki KTT berlisensi bisa dikenakan sanksi pencabutan izin usaha pertambangan.
Sanksi lebih lanjut juga bisa melibatkan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang Minerba.
Sementara itu, terkait kegiatan PT RMP di Desa Bodi, Kecamatan Paleleh Barat, kurang lebih dua ratusan warga tergambung dalam AMTM menggelar aksi unjuk rasa didepan Mako Polres Buol, Senin (20/11/23). mereka mendesak kepolisian menghentikan aktifitas PETI serta pelaku dilakukan proses hukum.
TIM
