Framenews.Id – Palu, PT PLN (Persero) melalui Unit Induk Pembangunan (UIP) Sulawesi bersama Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, memperkuat sinergi guna pembangunan proyek sistem kelistrikan di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
Komitmen itu dilakukan
General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sulawesi, Wisnu Kuntjoro Adi, saat audiens dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Bambang Hariyanto S.H., M.H., didampingi Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara, Hartadhi Christianto dan Tim JPN Kejati Sulteng, Kamis (06/03/2025) di Kantor Kejati Sulawesi Tengah.
Dalam pertemuan itu, kedua belah pihak membahas berbagai tantangan yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, termasuk proses pembebasan lahan, perizinan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan Pembangunan proyek strategis nasional di sektor ketenagalistrikan.
Dikesempatan itu, s
Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Bambang Hariyanto S.H., M.H., menyatakan, komitmennya untuk memberikan dukungan dalam bentuk Pendampingan Hukum dan Bantuan Hukum kepada PLN dalam menjalankan tugasnya sebagai penyedia listrik bagi masyarakat.
“Ya. Dengan adanya sinergi ini, diharapkan terjalin hubungan erat antara Kejati Sulteng dan PLN dalam upaya menciptakan kepastian hukum bagi sektor ketenagalistrikan di Sulawesi Tengah guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu,
General Manager PLN UIP Sulawesi, Wisnu Kuntjoro Adi menyampaikan, kerja sama dengan Kejati Sulawesi Tengah sangat penting dalam memastikan kelancaran pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Kami berharap sinergi antara PLN dan Kejati Sulawesi Tengah dapat terus terjalin erat, sehingga proyek-proyek kelistrikan dapat berjalan sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku serta memberikan manfaat bagi masyarakat luas,” ujar Wisnu.
PLN UIP Sulawesi berkomitmen untuk memastikan setiap proyek ketenagalistrikan berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku serta mendapat dukungan dari Kejati dalam hal pendampingan dan bantuan hukum.
(50N)
