Buol, Framenews.id — Persoalan tunggakan hak keuangan aparatur desa dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Buol akhirnya mendapat sorotan tajam dari kalangan legislatif. Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Buol, Rusdianto Timumun, bersama Fraksi PKB DPRD Kabupaten Buol, angkat bicara dan mendesak Pemerintah Daerah segera memberikan kepastian atas pembayaran yang tertunda selama berbulan-bulan.
Dua persoalan utama menjadi sorotan yakni, Penghasilan Tetap (Siltap) aparatur desa yang tertunggak selama empat bulan, dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN yang harus dibayarkan penuh selama 12 bulan di tahun 2026 ini.
Desakan ini muncul di tengah kondisi ekonomi yang kian menghimpit, tak hanya bagi masyarakat umum, tetapi juga bagi para aparatur yang setiap hari menjalankan roda pemerintahan baik ASN maupun Aparat Desa.
Keterbatasan fiskal daerah memang kerap disebut sebagai biang keladi tersendatnya pembayaran tersebut. Namun bagi PKB, alasan itu tidak cukup untuk membiarkan persoalan ini berlarut-larut tanpa kejelasan arah penyelesaian.
Rusdianto Timumun menegaskan, persoalan Siltap dan TPP bukan sekadar urusan administrasi rutin. Baginya, hal itu menyangkut denyut nadi pelayanan pemerintahan hingga ke tingkat desa, sekaligus semangat kerja para ASN yang menjadi ujung tombak birokrasi daerah.
“Ini menyangkut hak dan kepastian bagi aparatur yang setiap hari menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah perlu memberikan kejelasan kapan dan bagaimana pembayaran ini dapat diselesaikan,” tegas Rusdianto, Selasa (11/8/2026) di Kantor Sekretariat PKB Kabupaten Buol.
Hal senada disampaikan Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Buol, Siti Hartina Gurugala. Ia menilai, kejelasan jadwal pembayaran akan sangat membantu meredakan kegelisahan yang selama ini dipendam para aparatur desa dan ASN di Buol.
PKB berharap Pemerintah Daerah tidak berhenti pada janji, melainkan segera mengambil langkah konkret. Sebab, kepercayaan aparatur terhadap kebijakan pemerintah dipertaruhkan, sementara pelayanan publik juga tak boleh sampai terganggu akibat persoalan keuangan yang berlarut-larut ini.
RED
