Buol, Framenews.id — Ketua DPRD Kabupaten Buol Ryan Nathaniel Kwendy menegaskan DPRD menjadi penentu utama dalam menjaga arah dan integritas APBD 2026.
Karena itu, ia meminta seluruh proses pembahasan Nota Keuangan RAPBD 2026 dilakukan tepat waktu, terbuka, dan bebas dari kompromi yang berpotensi melemahkan transparansi publik.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna penyampaian Nota Keuangan yang digelar Senin (24/11/2025) di ruang rapat utama DPRD Buol dan dihadiri Bupati Buol H. Risharyudi Triwibowo, unsur pimpinan DPRD, Forkopimda, serta jajaran kepala perangkat daerah.
Ketua DPRD menegaskan, disiplin waktu bukan hanya kewajiban administratif, tetapi bagian dari komitmen politik anggaran.
Ia mengingatkan bahwa pemerintah pusat mengharuskan APBD ditetapkan paling lambat satu bulan sebelum tahun berjalan, sehingga setiap OPD dan tim anggaran tidak boleh bekerja setengah hati.
“Setiap rupiah yang ditetapkan dalam APBD 2026 harus memiliki dasar yang kuat. DPRD akan mengawasi ketat dan memastikan tidak ada ruang yang bisa disalahgunakan,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Buol, H. Risharyudi Triwibowo memaparkan, fokus RAPBD 2026, termasuk optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi belanja, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem, hingga penguatan layanan publik berbasis digital.
Ia meminta dukungan penuh DPRD agar pembahasan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Rapat paripurna ditutup dengan penandatanganan dokumen resmi penyampaian Nota Keuangan, yang menjadi pintu masuk pembahasan intensif antara DPRD dan pemerintah daerah terkait postur APBD 2026.
RED
