Buol, Framenews.id – Bupati Buol, Risharyudi Triwibowo, melontarkan sindiran keras terhadap pola kerja aparatur yang hanya pandai berbicara, tetapi minim tindakan. Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Buol membutuhkan pejabat yang mampu menunjukkan hasil kerja nyata, bukan sekadar menghabiskan waktu dengan rapat dan wacana.
Pesan tersebut disampaikan Risharyudi saat memberikan sambutan pada pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 158 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buol, di Aula Lantai III Kantor Bupati Buol, Senin (2/11/26).
Di hadapan para pejabat yang baru dilantik, Bupati secara khusus mengingatkan agar tidak ada aparatur yang menerapkan pola kerja NATO, singkatan dari No Action, Talking Only atau banyak bicara tanpa tindakan.
“Jangan NATO, No Action, Talking Only. Kita mau kerja sama, kerja bersama, sama-sama kerja,” tegas Risharyudi.
Menurutnya, tantangan pemerintahan daerah saat ini tidak cukup diselesaikan dengan kemampuan individu atau sekadar menonjolkan jabatan. Dibutuhkan kekompakan, koordinasi, dan kerja kolaboratif antarorganisasi perangkat daerah (OPD).
Karena itu, ia meminta seluruh pejabat meninggalkan ego sektoral dan tidak membangun pola kerja yang hanya mengandalkan figur tertentu di dalam organisasi.
“Kita tidak mau menciptakan Superman-Superman di OPD. Yang mau kita ciptakan adalah Super Team, bukan Super Busa,” ujarnya.
Bupati mengibaratkan pejabat yang hanya pandai berbicara tanpa melaksanakan pekerjaan seperti busa yang menyerap air, tetapi tidak menghasilkan sesuatu yang berarti. Baginya, setiap tugas harus ditindaklanjuti dengan kerja konkret dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.
Tak hanya menuntut kerja sama, Risharyudi juga memastikan kinerja pejabat akan menjadi perhatian serius dalam menentukan keberlanjutan jabatan.
Ia meminta setiap pimpinan OPD melakukan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) setiap bulan, kemudian dilanjutkan dengan evaluasi setiap tiga bulan melalui penerapan manajemen talenta.
Pejabat dengan kinerja baik dipersilakan melanjutkan tugas, sedangkan mereka yang tidak menunjukkan hasil sesuai harapan dapat digeser dari jabatannya.
“Kinerja baik, lanjutkan pekerjaan. Kinerja tidak baik, mohon maaf, kita geser Bapak, Ibu, berganti dengan yang lain,” tegasnya.
Risharyudi menegaskan, jabatan bukanlah hak pribadi, melainkan amanah yang diberikan negara dan harus dijawab dengan tanggung jawab serta prestasi kerja. Karena itu, pelantikan tidak boleh dipandang sebagai akhir dari proses penilaian seorang aparatur.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa masih banyak pekerjaan besar yang harus diselesaikan Pemerintah Kabupaten Buol. Di antaranya persoalan stunting, kemiskinan, serta percepatan sejumlah program prioritas nasional.
Bupati menyebut angka kemiskinan Buol masih sekitar 13 persen atau mendekati 23 ribu jiwa. Sementara program Sekolah Rakyat belum terealisasi, Koperasi Merah Putih baru mencapai sembilan dari target 115 unit, dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menyisakan sekitar 30 ribu calon penerima manfaat yang belum terjangkau.
Menurutnya, berbagai persoalan tersebut tidak mungkin diselesaikan apabila setiap OPD berjalan sendiri-sendiri.
Ia pun meminta seluruh pejabat menjadikan visi Buol Agamis menuju daerah Agropolitan yang berdaya saing dan berkelanjutan sebagai tanggung jawab bersama.
“Jika ada connecting antar-OPD kepada yang lainnya, atau bagian kepada lainnya, laksanakan pekerjaan, kerja sebagai tim, satu kesatuan,” tandasnya.
Melalui penegasan tersebut, Bupati berharap jajaran birokrasi Kabupaten Buol tidak hanya terlihat sibuk dalam aktivitas pemerintahan, tetapi mampu menunjukkan perubahan melalui program yang terlaksana dan manfaat yang dirasakan masyarakat. RM
