Buol, Framenews.id – Bupati Buol, Risharyudi Triwibowo, menegaskan bahwa seluruh pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buol akan dievaluasi secara berkala berdasarkan capaian kinerja. Pejabat yang dinilai tidak menunjukkan kinerja baik bahkan berpeluang digeser dari jabatannya.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati saat memberikan sambutan pada acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 158 pejabat administrator dan pengawas di Aula Lantai III Kantor Bupati Buol, Senin (2/11/26).
Di hadapan para pejabat yang baru dilantik, Bupati menekankan bahwa jabatan bukanlah hak, melainkan amanah dan tugas yang diberikan negara berdasarkan hasil seleksi serta penilaian terhadap kinerja aparatur.
“Jabatan itu bukan hak, tetapi tugas yang diberikan oleh negara dan amanah yang dipikulkan kepada Bapak, Ibu oleh pimpinan,” tegas Risharyudi.
Ia menjelaskan, penempatan pejabat kali ini mengacu pada sistem manajemen talenta. Karena itu, seluruh pejabat diminta tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan utama, melainkan membuktikan kemampuan melalui hasil kerja nyata.
Bupati juga menginstruksikan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) agar melakukan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) setiap bulan, disertai evaluasi secara berkala setiap tiga bulan.
Menurutnya, pejabat yang menunjukkan kinerja baik dan mampu menjalankan tugas sesuai target dapat melanjutkan tanggung jawabnya. Sebaliknya, pejabat yang tidak memenuhi ekspektasi akan dipertimbangkan untuk diganti.
“Kinerja baik, lanjutkan pekerjaan. Kinerja tidak baik, mohon maaf, kita geser Bapak, Ibu, berganti dengan yang lain,” ujarnya.
Selain menekankan evaluasi kinerja, Risharyudi meminta para pejabat membangun kekompakan dan meninggalkan ego sektoral. Ia mengingatkan agar tidak ada pejabat yang merasa menjadi sosok paling menentukan di instansinya sendiri.
“Kita tidak mau menciptakan Superman-Superman di OPD. Yang mau kita ciptakan adalah Super Team, bukan Super Busa,” katanya.
Ia bahkan menyindir pola kerja yang hanya mengandalkan pembicaraan tanpa tindakan nyata. Menurutnya, pemerintah daerah membutuhkan aparatur yang mampu bekerja sama, saling terhubung antar-OPD, dan menyelesaikan pekerjaan secara konkret.
“Jangan NATO, No Action, Talking Only. Kita mau kerja sama, kerja bersama, sama-sama kerja,” tegasnya. RM
