“Nah karena banyaknya respon dari partai politik, maka kita akan dicermati lagi, kalau memang ternyata itu dimungkinkan untuk digunakan,” kata Ketua Divisi Teknis Penyelenggara, KPU Provinsi Sulteng, Christian Adiputra Oruwo.
Ia mengatakan, KPU provinsi tentu tidak boleh membuat aturan yang bertentangan dengan ketentuan di atasnya, semisal Peraturan KPU Nomor 15 tentang Kampanye.
“Jadi kita akan cermati lagi regulasi yang berkaitan dengan white area yang sudah ditetapkan oleh KPU Kota Palu. Segera setelah ini kita akan rapat lagi dan akan cermati. Paling tidak besok kita akan terbitkan surat keputusan dan akan disampaikan kepada partai politik,” ujarnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, aturan yang akan mengikat selama masa kampanye terbilang rentan, sehingga perlu hati-hati. Jika dalam Peraturan Walikota Palu secara tegas melarang, maka KPU pasti menghormati.
“Apabila kemudian tidak diatur secara sah, maka otomatis itu terbuka (bisa
digunakan),” terang mantan anggota Bawaslu Kabupaten Poso ini.
ke halaman selanjutnya …
