Palu, Framenews.id – Penguatan koordinasi antarpenegak hukum menjadi salah satu agenda penting dalam kepemimpinan baru di Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah. Hal itu tercermin dari kunjungan kerja Kapolda Sulteng Irjen Pol Rizal Irawan, S.I.K., M.H., ke Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Selasa (20/10/26).
Didampingi Wakapolda Sulteng Brigjen Pol Semmy Ronny Thabaa, S.E., dan sejumlah pejabat utama Polda Sulteng, Rizal disambut langsung oleh Kepala Kejati Sulteng Zullikar Tanjung, S.H., M.H., bersama jajaran pejabat utama kejaksaan.
Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Kajati Sulteng tersebut menjadi momentum perkenalan Kapolda yang baru sekaligus mempererat hubungan kelembagaan antara kepolisian dan kejaksaan.
Namun, lebih dari sekadar agenda silaturahmi, komunikasi antara kedua institusi tersebut memiliki arti penting bagi kelancaran proses penegakan hukum, mulai dari koordinasi penanganan perkara hingga pelaksanaan tugas masing-masing lembaga sesuai kewenangannya.
Kepolisian dan kejaksaan memiliki peran berbeda, tetapi saling berkaitan dalam sistem peradilan pidana. Karena itu, komunikasi yang efektif menjadi salah satu unsur penting untuk memastikan penanganan perkara berjalan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.
Kabidhumas Polda Sulteng Kombes Pol Achmad Muhaimin mengatakan, kunjungan tersebut merupakan langkah positif untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi antara Polda Sulteng dan Kejati Sulteng.
Menurutnya, hubungan kelembagaan yang baik diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas penegakan hukum sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Sulawesi Tengah.
“Silaturahmi dan komunikasi yang baik antarlembaga merupakan fondasi penting dalam membangun sinergitas, khususnya dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Sulawesi Tengah,” kata Achmad Muhaimin.
Ia menegaskan, Polda Sulteng berkomitmen memperkuat sinergi dengan seluruh unsur penegak hukum dan pemangku kepentingan demi menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.
“Dengan komunikasi dan koordinasi yang solid, kita berharap dapat bersama-sama menciptakan situasi kamtibmas yang aman, tertib, dan kondusif bagi masyarakat Sulawesi Tengah,” ujarnya.
Kunjungan tersebut menegaskan pentingnya hubungan kerja yang harmonis antara kepolisian dan kejaksaan. Meski demikian, sinergi kelembagaan pada akhirnya tidak cukup diukur dari intensitas pertemuan pejabat, tetapi juga dari bagaimana koordinasi tersebut mendukung penanganan perkara secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Bagi masyarakat, kualitas penegakan hukum tercermin dari kepastian proses, kejelasan penanganan perkara, serta perlakuan yang adil di hadapan hukum.
Dengan komunikasi yang semakin kuat antara Polda dan Kejati Sulteng, koordinasi penegakan hukum diharapkan berjalan lebih efektif tanpa mengesampingkan independensi, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing institusi.
Momentum ini sekaligus menjadi bagian dari awal kepemimpinan Kapolda Sulteng dalam membangun hubungan kerja dengan mitra strategis penegakan hukum di daerah.
Masyarakat pun menaruh harapan agar sinergi tersebut tidak berhenti pada agenda seremonial, melainkan turut memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum di Sulawesi Tengah. RM
