Poso, Framenews.id – Suasana khidmat menyelimuti Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Poso, Kamis (13/8/2026) sore. Bupati Poso dan Pimpinan DPRD Kabupaten Poso resmi membubuhkan tanda tangan atas Nota Kesepakatan Bersama mengenai Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027, sekaligus KUA-PPAS Rancangan APBD Perubahan (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2026.
Penandatanganan bersejarah ini berlangsung dalam Rapat Paripurna yang dimulai pukul 14.00 WITA. Rapat dibuka dengan pembacaan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Poso, Semuel Munda, S.E., terkait Perubahan Agenda Masa Persidangan III DPRD Kabupaten Poso Tahun 2026.
Lebih dari sekadar seremoni, momen ini menjadi pijakan krusial bagi arah pembangunan Kabupaten Poso ke depan. Nota kesepakatan tersebut akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan legislatif dalam mengalokasikan anggaran belanja daerah agar tepat sasaran, efektif, dan benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat.
**Simbol Kemitraan Sejajar Eksekutif dan Legislatif**
Anggota DPRD Kabupaten Poso, Pdt. Dr. Coni Modjanggo, S.PAK., M.A., menilai kesepakatan yang dicapai hari itu sebagai cerminan hubungan kerja yang sehat antara eksekutif dan legislatif. Menurutnya, proses ini menunjukkan bahwa kedua lembaga mampu berjalan beriringan demi kepentingan yang lebih besar.
“Sidang Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Bupati dan DPRD ini adalah wujud nyata dari kemitraan sejajar, checks and balances (keseimbangan kontrol), serta semangat gotong royong antara Eksekutif dan Legislatif demi kesejahteraan rakyat. Tabea ‘siwagi, Sintuwu kita Maroso,” ujar Pdt. Dr. Coni Modjanggo.
Dengan rampungnya penandatanganan KUA-PPAS RAPBD 2027 dan RAPBD-P 2026 ini, Pemerintah Kabupaten Poso bersama DPRD menegaskan komitmen mereka untuk terus mengawal program-program pembangunan strategis. Penguatan infrastruktur daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh wilayah Kabupaten Poso menjadi prioritas yang akan terus dikawal bersama.
*(M50N)*
