Buol, Framenews.id – Pemerintah Kabupaten Buol melaksanakan kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024, yang dirangkaikan dengan Penandatanganan Pakta Integritas Disiplin Kerja ASN, Kamis (5/6), bertempat di Aula Lantai II Kantor Bupati Buol.
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Buol H. Risharyudi Triwibowo, didampingi oleh Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, serta dihadiri jajaran pejabat daerah meliputi para Asisten, Staf Ahli, Staf Khusus, seluruh Pimpinan OPD, para Kabag Setda, dan Camat se-Kabupaten Buol.
Bupati Buol, H. Rusharyudi Triwibowo
dalam sambutannya menegaskan, bahwa pelaksanaan SAKIP adalah bagian penting dari agenda reformasi birokrasi dan perwujudan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan berorientasi hasil.
“SAKIP bukan hanya formalitas laporan tahunan, tetapi menjadi tolok ukur atas efektivitas program dan kegiatan yang kita jalankan. Hasil evaluasi ini harus kita jadikan cermin untuk memperbaiki strategi kerja ke depan,” ujar Bupati Risharyudi.
Lebih lanjut, Bupati menekankan bahwa keberhasilan birokrasi tidak hanya ditentukan oleh capaian output, tetapi lebih pada seberapa besar dampak program terhadap masyarakat.
“Kita tidak cukup bekerja hanya berdasarkan rutinitas. ASN harus berorientasi pada manfaat yang dirasakan rakyat. Di situlah letak nilai akuntabilitas kita,” tambahnya.
Terkait penandatanganan Pakta Integritas, Bupati menyampaikan bahwa langkah tersebut merupakan penguatan komitmen moral ASN untuk bekerja secara jujur, disiplin, dan profesional.
“Penandatanganan ini bukan sekadar formalitas. Ini adalah janji kita kepada publik. ASN Kabupaten Buol harus terus membuktikan diri sebagai aparatur yang melayani, bukan dilayani,” tegasnya.
Bupati juga mengajak seluruh perangkat daerah untuk menjadikan evaluasi SAKIP sebagai momentum perbaikan dan inovasi kerja, serta memperkuat budaya organisasi yang bertumpu pada hasil (outcome-based performance).
Sementara itu, dalam arahannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Buol, Dadang menambahkan bahwa keberhasilan sistem akuntabilitas sangat bergantung pada kesungguhan pimpinan OPD dalam menyusun rencana kerja yang terukur serta konsistensi pelaporan kinerja yang transparan.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Buol dalam mendorong reformasi birokrasi yang berkelanjutan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik.
RED
