Jakarta, Framenews.id – Pemerintah Kabupaten Buol terus memperkuat komitmen percepatan transformasi digital, baik pada penguatan infrastruktur telekomunikasi maupun tata kelola Pemerintahan Digital (Pemdi).
Komitmen tersebut diwujudkan melalui audiensi dan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia di Jakarta, Selasa (3/2026).
Audiensi ini dihadiri Wakil Bupati Buol, Moh. Nasir Dj. Daimaroto, Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Buol, Ikhlasiani, serta Kepala Bidang E-Government Diskominfo Buol Moh. Hatta T. Tama.
Pertemuan diterima oleh Direktur Akselerasi Infrastruktur Digital Mulyadi dan turut dihadiri pimpinan PT Trada Telekomunikasi Indonesia.
Dalam pertemuan tersebut dibahas percepatan pengaktifan layanan nomor darurat nasional 112 serta penambahan Base Transceiver Station (BTS) swasta pada wilayah blank spot di Kabupaten Buol. Sejumlah lokasi prioritas yang menjadi perhatian antara lain ruas Jalan Trans Sulawesi di Desa Lilito, Kokobuka, Modo, dan Lamakan.
Pemkab Buol juga menyampaikan kondisi eksisting layanan telekomunikasi serta tindak lanjut usulan pembangunan dan peningkatan BTS yang telah diajukan melalui Aplikasi SIGNAL, termasuk sinkronisasi program pusat dan daerah.
Selain itu, dibahas pula persiapan teknis pembukaan layanan darurat 112, mulai dari integrasi sistem, mekanisme koordinasi, hingga dukungan infrastruktur. Untuk mendukung operasional layanan tersebut, Pemkab Buol memanfaatkan program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Trada Telekomunikasi Indonesia. Layanan Call Center 112 dijadwalkan launching pada 28 Februari 2026.
Pada agenda terpisah, Diskominfo Buol juga melakukan koordinasi terkait migrasi virtual machine server ke Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 1 dan PDNS 2.
Pemkab Buol memanfaatkan layanan virtual private server gratis dari Direktorat Jenderal Infrastruktur Pemerintahan Digital untuk mendukung operasional layanan pemerintahan tanpa membebani APBD.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan keandalan SPBE, keamanan data, sistem cadangan, serta menjamin keberlanjutan layanan aplikasi pemerintahan. Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan siap mendukung percepatan transformasi digital di Kabupaten Buol.
RED
