Buol, Framenews.id — Pemerintah Kabupaten Buol melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menggelar Ekspos Draft Laporan Akhir Rencana Teknis Satuan Permukiman (RTSP) Talaki SP 1 Kawasan Transmigrasi Paleleh, Rabu (26/11/2025), di Aula Lantai III Kantor Bupati.
Bupati Buol, H. Risharyudi Triwibowo, hadir langsung membuka kegiatan tersebut.
Kepala Dinas Nakertrans, Friesa Agusfard menegaskan, ekspos ini merupakan tahap krusial sebelum dokumen RTSP difinalkan. Dokumen ini menjadi turunan teknis dari Keputusan Menteri BP2TP Nomor 496 Tahun 2024 tentang penetapan Kawasan Transmigrasi Paleleh.
“RTSP ini memuat validasi survei lapangan, analisis teknis, dan rancangan perencanaan kawasan. Kami mengumpulkan masukan seluruh pemangku kepentingan sebelum pertemuan lanjutan di Jakarta,” jelasnya.
Laporan penyusunan RTSP memaparkan sejumlah komponen strategis, antara lain Kondisi fisik dan lingkungan kawasan Talaki SP 1, Pendataan sosial masyarakat, Analisis potensi pertanian dan daya dukung lahan, Konsep awal tata ruang kawasan transmigrasi dan Rencana daya tampung 150 Kepala Keluarga, skema pembagian lahan, dan desain kawasan secara menyeluruh
Friesa menyoroti pentingnya dukungan OPD teknis untuk integrasi kebutuhan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, jembatan, drainase, irigasi, listrik, hingga fasilitas penunjang kawasan transmigrasi. Pemerintah kecamatan dan desa juga diminta aktif menyiapkan data wilayah secara akurat.
Dalam sambutannya, Bupati Risharyudi menegaskan bahwa pembangunan kawasan transmigrasi Paleleh harus selaras dengan visi daerah “Buol Agamis dan Agropolitan”.
“Kalau bicara agropolitan, kita butuh satu kawasan khusus yang menjadi titik intervensi terpadu. Semua OPD harus bergerak sinkron untuk melahirkan pusat pertumbuhan ekonomi baru, permukiman baru, dan ekosistem besar berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, maupun perikanan,” tegasnya.
Bupati juga menyoroti urgensi penyediaan lapangan kerja bagi generasi muda Buol.
“Lebih dari 50 ribu anak muda Buol bekerja di luar daerah. Maka, pengembangan kawasan agropolitan dan transmigrasi terencana sangat penting untuk membuka ruang-ruang ekonomi baru,” ujarnya.
Menurut Bupati, peningkatan penduduk juga berdampak langsung pada bertambahnya keterwakilan Buol di tingkat provinsi, sehingga memperkuat posisi tawar daerah dalam merebut anggaran pembangunan.
Bupati menginstruksikan seluruh jajaran OPD untuk fokus pada empat prioritas lokal yang menopang percepatan kawasan agropolitan, yakni PSDKU, BLK, Sekolah Rakyat dan Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) sebagai pusat agropolitan
Ia juga menekankan pentingnya sinergi dengan pemerintah pusat agar percepatan pembangunan kawasan transmigrasi dan agropolitan di Buol dapat berjalan lebih cepat dan efektif.
RED
