Buol, Framenews.id – Hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Buol tahun 2024, membeberkan fakta yang memprihatinkan. Sebagian besar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih terpuruk dalam kategori kinerja rendah.
Dari 27 instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Buol, hanya segelintir yang mampu meraih predikat memuaskan, sementara lebih dari separuh tercecer di level C dan CC, indikator yang menggambarkan tata kelola dan akuntabilitas OPD masih jauh dari harapan.
Sebanyak 11 OPD di Kabupaten Buol mendapat rapor merah dengan predikat C. Predikat ini menandakan bahwa instansi-instansi tersebut memiliki sistem akuntabilitas yang sangat lemah. Nilainya bahkan tidak mencapai 50 dari skala 100, hal ini menunjukkan ketidakmampuan dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan kinerja secara transparan.
Dinas Pengendalian Penduduk, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, mendapatkan predikat terburuk dengan nilai 32,10 disusul Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan dengan nilai 36,45, selanjutnya Dinas Perpustakaan dan Arsip serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang sama-sama mendapatkan penilaian 40,65, selanjutnya Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian dengan nilai 41,7, disusul Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman dengan nilai 42,45, Badan Pengelolaan Pendapatan dengan nilai 44,85, selanjutnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan nilai 44,85, Badan Penanggulangan Bencana dengan nilai 45,50, disusul Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dengan nilai 46,95 dan Dinas Perhubungan dengan nilai 48.
Sebanyak 8 OPD lainnya sedikit lebih baik, dengan predikat CC, meski tetap belum ideal. Dengan nilai berkisar antara 51–58, menunjukkan bahwa meski ada upaya, akuntabilitas masih setengah hati.
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan nilai 58,00 adalah poin tertinggi di kategori CC, tetapi belum mencapai standar B. Disusul Dinas Lingkungan Hidup dengan nilai 57,50 disusul Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan nilai 57,05 kemudian Dinas Perikanan dengan nilai 53,20, Dinas Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa dengan nilai 52,65 disusul Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata dengan nilai 52,50, kemudian Satuan Polisi Pamong Praja dengan nilai 51,15 dan Dinas Sosial dengan nilai 51,00.
Sementara itu, tiga instansi lainnya memperoleh predikat B yakni Sekretariat DPRD Kabupaten Buol dengan nilai 68,20 disusul Dinas Kesehatan dengan nilai 67, 25 dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan nilai 66,20.
Dari sekian banyak OPD di Kabupaten Buol, hanya terdapat lima instansi yang mendapatkan predikat BB. Lima instansi tersebut adalah Bappeda dengan predikat terbaik se-Kabupaten Buol dengan nilai 79,00, disusul Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan nilai 71,50, kemudian Inspektorat Daerah dengan nilai 71,30 disusul Badan Kepegawaian dan Sumberdaya Manusia dengan nilai 70,35 dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan nilai 70,35.
Nilai SAKIP bukan sekadar deretan angka, melainkan cerminan efektifitas tata kelola pemerintahan. Semakin rendah nilainya, semakin menggambarkan bahwa program tidak tepat sasaran karena lemahnya perencanaan, pemborosan anggaran karena tidak adanya ukuran kinerja yang jelas serta pelayanan publik yang buruk.
RED
