Saya ingin menegaskan bahwa tulisan ini tidak bermaksud untuk membenarkan pihak manapun, melainkan sekadar menguraikan pendapat terhadap fenomena politik uang yang belum juga bisa dihilangkan dari setiap perhelatan Pemilu.
Penulis : Moh Syari M Joesoef
Politik uang, fenomena yang telah lama menghantui dinamika demokrasi di Indonesia, kembali mencuat pasca Pemilu. Perbincangan seputar praktik ini terus bergulir, mencuat dari lapisan masyarakat hingga kalangan elit politik. Namun, fenomena politik uang seolah menjadi “budaya” tersendiri yang sulit dihapuskan dari setiap proses Pemilu.
Politik transaksional, dengan segala kontroversinya, seolah menjadi hal yang biasa dalam setiap momentum Pemilu. Ironisnya, setelah pesta demokrasi lima tahunan itu selesai, seolah-olah pahlawan-pahlawan berdiri untuk mengkritik politik uang.
Pertanyaannya adalah, jika politik uang memang tidak dibenarkan, mengapa tidak ada langkah preventif yang dilakukan saat Pemilu berlangsung? Yang berteriak tentang politik uang justru mereka yang notabene adalah para peserta Pemilu juga. Mungkin mereka merasa kecewa karena tidak terpilih, lalu menyalahkan sistem demokrasi yang dinilai rusak.
Politik uang ibarat seutas tali panjang dan pendek jika melihat fakta di lapangan. Namun, menurut saya, fenomena politik uang bermula dari ketidakpercayaan publik terhadap calon wakil rakyat yang akan mereka pilih. Ada ungkapan yang berkembang di masyarakat, “ada uang ada suara,” merujuk pada anggapan bahwa setelah terpilih, wakil rakyat cenderung melupakan janji-janji kampanye mereka.
Jika argumentasi di atas tidak mampu menggugat dan/atau menggugah kesadaran apa lagi ditunjang dengan kecenderungan berpikir dan logika pragmatis maka jalan terbaiknya memberikan perspektif dan penegasan bahwa politik uang, sesungguhnya adalah bom waktu kehancuran negeri ini. Tunggu waktunya, akan meledak.
ke halaman selanjutnya
