Buol, Framenews.id –
Buol pagi itu tampak lebih hidup dari biasanya. Langit cerah memayungi halaman Kantor DPRD Kabupaten Buol, seakan ikut menyambut momentum penting dalam perjalanan pembangunan daerah. Di Ruang Rapat Utama DPRD, para pimpinan daerah, legislator, dan pejabat OPD telah memenuhi kursi—siap menapaki babak baru arah kebijakan fiskal dan pembangunan Buol tahun 2026.
Di ruangan itu, Pemerintah Kabupaten Buol dan DPRD duduk sejajar, menyatukan pandangan dalam Rapat Paripurna Penetapan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026, Jumat (14/11/2025) di ruang rapat utama DPRD Kabupaten Buol.
Tidak hanya itu, Paripurna juga mengesahkan persetujuan bersama pelaksanaan kegiatan tahun jamak Program Buol Terang, sebuah program strategis yang telah lama dinanti oleh masyarakat di berbagai pelosok.
Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD, Ryan Nathaniel Kwendy, didampingi para Wakil Ketua dan unsur pimpinan dewan. Hadir pula Wakil Bupati Buol, Moh. Nasir Dj. Daimaroto, yang mewakili Bupati Buol, H. Risharyudi Triwibowo, serta unsur Forkopimda, Pj. Sekda, Kepala OPD, dan pejabat eselon III.
Ketika memasuki ruangan, Wakil Bupati Nasir Dj. Daimaroto disambut dengan jabat tangan para pimpinan DPRD. Ekspresi hangat itu menggambarkan harmonisasi antara eksekutif dan legislatif—suasana yang sangat dibutuhkan dalam menyelaraskan arah pembangunan daerah.
Laporan Badan Anggaran, yang dibacakan oleh Ikhsan Taim, menyampaikan bahwa pembahasan KUA–PPAS 2026 telah dilakukan secara komprehensif bersama TAPD. Semua asumsi makro fiskal, prioritas pembangunan, hingga rasionalisasi anggaran telah ditelaah dan disepakati.
Banggar juga menyoroti Program Buol Terang, yang menurut Komisi III DPRD menunjukkan progres signifikan dan manfaat langsung bagi masyarakat. Meski demikian, Komisi III tetap merekomendasikan adanya pertemuan lanjutan dengan seluruh pihak teknis, termasuk PLN, demi memastikan percepatan dan efektivitas program.
Dalam pemaparan akhir, Banggar menyampaikan struktur APBD 2026 sebagai berikut, Pendapatan: Rp 909.390.029.210, Belanja: Rp 899.390.029.210, Selisih/Surplus: Rp 10.000.000.000
Banggar menilai arah kebijakan 2026 telah mencerminkan keseimbangan antara pembangunan fisik dan nonfisik, termasuk peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, dan infrastruktur berkelanjutan.
Puncak Paripurna terjadi saat dilakukan penandatanganan Persetujuan Bersama Kegiatan Tahun Jamak Bersyarat Revitalisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) yang dikemas dalam Program Buol Terang—program empat tahun (2025–2028) yang meliputi Review perencanaan, survei, dan pengawasan, Pengadaan lampu LED hemat energi, Penggantian lampu konvensional dan pemasangan LED.
Program ini ditujukan untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan estetika ruang publik, sekaligus mengurangi beban penggunaan listrik melalui teknologi hemat energi.
Pelaksanaan teknis dipercayakan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dengan pembiayaan yang akan disesuaikan kemampuan fiskal daerah setiap tahunnya.
Dalam sambutannya mewakili Bupati Buol, Wakil Bupati Dr. Moh. Nasir Dj. Daimaroto menegaskan, kesepakatan KUA–PPAS dan persetujuan tahun jamak ini bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan komitmen besar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Atas nama Bupati Buol, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pimpinan serta anggota DPRD atas kerja sama yang terjalin. Hari ini kita tidak hanya menyepakati angka-angka, tetapi menyepakati arah masa depan Buol,” ujarnya.
Ia juga menekankan, Program Buol Terang adalah jawaban pemerintah terhadap kebutuhan publik yang paling mendasar: keamanan dan aksesibilitas.
“Buol Terang bukan hanya soal lampu, tetapi soal bagaimana pemerintah hadir menerangi ruang publik. Kita ingin malam di Buol lebih aman, aktivitas masyarakat lebih nyaman, dan wajah kota serta desa kita lebih hidup,” tuturnya.
Nasir Dj. Daimaroto menambahkan, keberhasilan program ini sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor.
“Kami berharap dukungan penuh dari dewan, PLN, OPD teknis, dan tentu saja masyarakat. Ini adalah program jangka panjang, dan setiap tahapan membutuhkan partisipasi bersama,” katanya.
Rapat Paripurna ini juga mengesahkan dua dokumen fundamental yakni Kebijakan Umum APBD (KUA) 2026 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2026
Kedua dokumen tersebut akan menjadi pondasi penyusunan RAPBD 2026. Penandatanganan dilakukan di hadapan seluruh peserta Paripurna, mempertegas sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam memajukan daerah.
Seiring berakhirnya Paripurna, suasana ruang rapat kembali mengendur, namun optimisme para pemangku kepentingan tetap membara. Kesepakatan yang ditandatangani hari itu bukan hanya bukti formalitas pemerintahan, melainkan harapan nyata bahwa Buol akan melangkah menuju masa depan yang lebih terang—secara fisik maupun simbolis.
Dengan KUA–PPAS 2026 dan Program Buol Terang yang kini mendapat legitimasi penuh, Pemerintah dan DPRD Buol melangkah serempak membangun fondasi Buol yang lebih modern, aman, dan berdaya saing.
RED
