Direktur Yayasan Tanah Merdeka, Aryanto Sangaji, yang juga aktivis 98 turut berorasi dalam mimbar demokrasi tersebut.
“Kita sikat Neo Orba, ‘ kata Ariyanto.
Menurutnya, telah terjadi kesewenangan dalam penegakan hukum di Indonesia saat ini. Mahkamah Konstitusi (MK) telah dipaksa memunculkan anak Presiden sebagai calon Wakil Presiden (Cawapres).
Baca Juga : Sosialisasi Tugas dan Fungsi KI Seputar Pemilu, Asisten : Masyarakat Berhak Untuk Tahu
“Bila kita tidak hati-hati meresponnya ini bahaya. Kembali muncul 25 tahun kemudian. Hadir kembali KKN seperti yang terjadi di zaman rezim Orde Baru (Orba). Segera kita lakukan perlawanan, “ tegas Anto, sapaan akrabnya.
“Kami setuju apa yang dikatakan pimpinan Universitas Azlam. Kita tolak Neo Orba, “ serunya
lagi.
“Ini kegiatan Mimbar Demokrasi saya setuju. Bahwa mahasiswa itu masih ada, berjuang bersama-sama rakyat. Juga, masih banyak perempuan yang kuat melawan, “ ucapnya.
Moh Idham, dari mahasiswa Unisa, pada saat tampil berorasi mengatakan, dirinya bersumpah mahasiswa yang berkumpul hari itu karena keterpanggilan. Mereka yang hadir dalam mimbar demokrasi tersebut adalah pejuang.
“Kita bikin Mimbar Demokrasi bahwa mahasiswa masih ada, mahasiswa menolak politik dinasti. Jangan mengira gerakan mahasiswa itu tidak hidup. Mari kita buka pikiran kita generasi Z. Mari kita berproses dan berorganisasi, “ ujarnya.
Orator berikutnya, Deddy Irawan, mengajak mahasiswa untuk bergerak.
“Itu bahaya kasus Mahkamah Keluarga (MK), anak Presiden dipaksa jadi Cawapres. Negeri kita sedang dibajak. Sudah menjadi kebiasaan negeri ini selalu dibajak, “ ucapnya, dalam bait
puisinya.
Orasi terakhir, disampaikan Dedi Askary, aktivis 98, sekarang Ketua Komnas HAM Perwakilan Sulteng. Mengatakan mahasiswa harus bergerak, menegakkan keadilan dan Hak Asasi Manusia. “Kita
harus tegakkan tata kelola negara yang lebih baik, yang berkarakter, tetapi tidak nepotisme,
“serunya.
ARI
