Dalam pernyataannya Fatrisia Ain, juga menyebutkan bahwa situasi ini memaksa pemilik lahan untuk menjadi buruh tani dengan upah rendah, sementara kehilangan hak atas hasil kebun yang seharusnya mereka miliki.
“Kemitraan yang semestinya saling menguntungkan ini malah membuat pemilik lahan kehilangan kontrol atas tanah dan mengancam mata pencaharian mereka,”ujar Fatrisia Ain dalam rilisnya tertanggal 8 Januari 2024.
Lanjut Fatrisia mengatakan, upaya-upaya penyelesaian masalah telah dilakukan melalui desakan kepada pengurus koperasi, DPRD, dan Bupati Buol. Namun, hingga saat ini, belum ada solusi konkret yang dapat memuaskan para pemilik lahan.
“Ancaman untuk meminta pengembalian lahan beserta sertifikat tanah yang masih dipegang oleh PT. HIP telah dilontarkan sebagai langkah ekstrem jika tuntutan mereka tidak dipenuhi,”kata Fatrisia.
Lanjut Fatrisia menjelaskan, meskipun telah terbentuk forum perjuangan kolektif, seperti FPPB, serta berbagai desakan kepada lembaga pemerintah dan PT. HIP, hingga saat ini belum ada solusi yang memuaskan para pemilik lahan.
Fatrisia menegaskan, situasi ini semakin memperlihatkan ketidakseimbangan yang merugikan para pemilik lahan dalam kerjasama yang seharusnya saling menguntungkan antara petani dan perusahaan perkebunan.
“Para pemilik lahan kini berjuang keras untuk mendapatkan kembali kontrol atas tanah mereka dan mencari solusi yang adil guna mengatasi krisis kemitraan yang sedang mereka hadapi,”tandasnya.
RIF
