Buol, Framenews.id — Wakil Bupati Buol H. Mohamad Nasir Dj. Daimaroto menegaskan perlunya sinkronisasi data dan layanan kesehatan antara kader Posyandu, tenaga kesehatan, dan pemerintah desa dalam pelaksanaan Posyandu 6 SPM.
Penegasan itu disampaikan saat membuka Sosialisasi Posyandu 6 SPM dan Internalisasi Program Posyandu Integrasi Layanan Primer di Hotel Surya Wisata, Kamis (4/12/2025) pukul 09.00 WITA.
Kegiatan yang dihadiri para Camat, Kepala Puskesmas, TP PKK Kabupaten Buol, serta kader Posyandu ini dibuka secara resmi oleh Wabup.
Ketua Panitia, Hadijah Abdurrahman, menekankan, Posyandu merupakan mitra strategis pemerintah desa dan kelurahan dalam membangun kesehatan masyarakat. Model Posyandu 6 SPM, katanya, memastikan enam Standar Pelayanan Minimal benar-benar diterapkan sebagai layanan dasar kesehatan di tingkat desa.
Wabup Nasir menegaskan pentingnya koordinasi, negosiasi, dan integrasi sistem layanan di Posyandu yang selama ini menjadi garda terdepan kesehatan masyarakat.
Wabup mengingatkan, Posyandu telah hadir dan bekerja efektif bahkan sebelum muncul berbagai kebijakan modern di sektor kesehatan.
Namun ia menyoroti fakta masih ada wilayah di Indonesia yang tidak memiliki pencatatan ibu hamil atau data kesehatan dasar yang memadai. Kondisi tersebut, tegasnya, bukan sekadar soal pemenuhan indikator, tetapi merupakan tanggung jawab negara dalam menurunkan kemiskinan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Wabup meminta tenaga kesehatan, kader Posyandu, dan pemerintah desa untuk berkolaborasi secara konkret memastikan setiap data dan layanan kesehatan dapat dimanfaatkan dengan tepat pada level desa hingga kecamatan.
Wabup juga menyoroti posisi strategis TP PKK, terutama para istri kepala desa yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Posyandu, ujarnya, harus menjadi gerbang utama untuk mendeteksi kondisi ibu hamil, potensi stunting, risiko perkawinan dini, hingga masalah sosial-ekonomi keluarga.
RED
