Buol, Framenews.id — Tekanan publik yang selama ini mengalir deras akhirnya membelah tembok birokrasi. Setelah kritik warga terus menggema di berbagai ruang, Pemerintah Kabupaten Buol tak punya pilihan lain selain menaikkan anggaran jalan hampir empat kali lipat pada RAPBD 2026.
Kepala Dinas PUPR Buol, Darsyat, secara terbuka mengakui bahwa kritik publik telah menjadi faktor pendorong perubahan sikap pemerintah.
“Suara publik itu pengingat bahwa pelayanan kita belum maksimal. Pemerintah harus bergerak, bukan diam,” katanya, Rabu (03/12/2025) sebagaimana rilis yang dikeluarkan Pemkab Buol melalui Diskominfostandi.
Pada 2025, anggaran jalan hanya Rp 6,5 miliar. Namun tahun 2026 melonjak menjadi Rp 22,9 miliar.
Kepala BPKAD Buol, Kasim Ali, tidak berkelit dan mengakui kondisi jalan memang masih memprihatinkan di berbagai titik.
“Kami bekerja dalam fiskal sempit, tapi tuntutan publik harus dijawab,” tegasnya.
Sumber APBD yang tergerus oleh belanja wajib ASN dan mandatori nasional bukan alasan lagi ketika desakan publik sudah mengarah pada pertanyaan soal komitmen pemerintah daerah.
Tekanan dari lapangan diketahui cukup kuat, terutama dari kelompok pemuda yang menyoroti lambannya perbaikan infrastruktur sektor ekonomi rakyat.
Pemerintah pun memfokuskan anggaran pada ruas yang benar-benar krusial yakni Jalur ekonomi dan perdagangan, Akses antarkecamatan, Distribusi pertanian danRuas dengan tingkat kerusakan berat.
“Kritik masyarakat jelas mempengaruhi percepatan kami. Itu fakta,” ujar Kasim.
APBN Masuk, DAK Mengalir, Buol Satu-Satunya yang Kebagian
Selain APBD, pemerintah daerah juga mengandalkan dukungan pusat. Proyek Bunobogu–Inalatan senilai lebih dari Rp 34 miliar tengah dikerjakan menggunakan dana APBN, sebuah penopang penting di tengah rapuhnya fiskal daerah.
Menariknya, pada 2026 Buol menjadi satu-satunya kabupaten di Sulawesi Tengah yang mendapatkan DAK Jalan lebih dari Rp 13 miliar. Fakta ini memunculkan analisis politis bahwa pemerintah pusat memberi suntikan karena melihat tingginya beban infrastruktur dasar di daerah.
Kasim meminta masyarakat bersabar, namun tidak lupa menegaskan bahwa pemerintah mendengar suara publik.
“Insyaallah semua bertahap kami perbaiki, tetapi masyarakat memang punya hak untuk terus menekan kami,” pungkasnya.
RED
