Jakarta, Framenews.id – Bupati Buol, H. Risharyudi Triwibowo, menyampaikan langsung sejumlah persoalan pertanahan dan agraria yang terjadi di wilayahnya kepada Anggota Komisi II DPR RI, Indrajaya. Pertemuan tersebut berlangsung di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (21/7/2025), tepatnya di lobi pimpinan DPR.
Kepada legislator asal Dapil Papua Selatan dari Fraksi PKB itu, Bupati yang akrab disapa Bowo ini secara terbuka mengungkapkan sederet persoalan agraria yang belum terselesaikan di Kabupaten Buol.
“Pak Indrajaya, mohon maaf ini kedatangan awal kami untuk silaturahim dan menyampaikan secara lisan beberapa masalah pertanahan di Buol. Mulai dari tapal batas antar kabupaten dan provinsi, penyerobotan lahan transmigrasi, konflik batas antar desa, persoalan lahan plasma sawit, hingga alih fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan sawit,” ungkap Bupati Bowo.
Ia menambahkan, Pemkab Buol berencana akan menyusul pertemuan ini dengan surat resmi sebagai bentuk tindak lanjut dan permohonan dukungan penyelesaian dari pemerintah pusat.
“Kami ingin ada solusi yang berkeadilan dan tidak merugikan pihak mana pun. Harapan kami, Buol bisa keluar dari konflik agraria dengan win-win solution,” tegasnya.
Sebagai informasi, Komisi II DPR RI merupakan mitra kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), yang memiliki kewenangan dalam pengawasan dan penyusunan kebijakan pertanahan, penyelesaian sengketa, hingga program reformasi agraria.
Menanggapi aspirasi Bupati Buol, Anggota Komisi II DPR RI, Indrajaya menyambut baik upaya yang dilakukan pemerintah daerah.
Ia berkomitmen akan membantu mencarikan jalan keluar atas persoalan-persoalan yang disampaikan.
“InsyaAllah kami akan bantu cari solusi terbaik. Apa yang disampaikan Bupati sudah sangat tepat, yakni mencari titik temu yang tidak merugikan pihak mana pun. Negara harus hadir untuk memberi keadilan, walau tidak bisa memuaskan semua pihak, setidaknya kita bisa meminimalisir kerugian bagi banyak orang,” ujar Indrajaya.
Pertemuan ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi kerja sama yang lebih konkret antara pemerintah daerah Buol dan pemerintah pusat melalui Komisi II DPR RI, demi penyelesaian konflik agraria yang telah berlangsung cukup lama di wilayah tersebut. RED
