Buol, Framenews.id — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buol kembali dihadapkan pada fakta mencemaskan angka stunting tertinggi di Sulawesi Tengah dan posisi kedua kemiskinan ekstrem.
Dalam Rakor Pemerintahan 2025, Selasa (2/12/2025), Bupati Risharyudi Triwibowo secara terbuka “membunyikan alarm” perubahan total pola kerja birokrasi.
Dalam arahannya, Bupati menegaskan, kondisi Buol saat ini tidak bisa lagi ditutupi oleh laporan-laporan normatif OPD.
Bupati meminta perubahan cepat, konkret, dan lintas sektor, terutama dalam dua isu besar yang menjadi sorotan publik: stunting dan kemiskinan ekstrem.
“Ini bukan angka untuk dipamerkan, tapi untuk diselesaikan. Jangan ada lagi praktik mempertahankan data kemiskinan demi kepentingan bantuan. Itu salah besar,” tegasnya, mengkritik keras pola lama yang selama ini dibiarkan berjalan.
Bupati juga menekankan, birokrasi harus bekerja dengan disiplin, hadir dalam agenda strategis, dan bertanggung jawab pada hasil, bukan pada laporan.
Bupati meminta setiap struktur dari OPD, camat, lurah, hingga kepala desa, ikut mengambil tanggung jawab dan tidak saling menunggu.
“Buol tidak boleh terus berada di barisan terbawah. Kita harus menunjukkan kemajuan yang bisa dirasakan rakyat, bukan sekadar janji pembangunan,” ujarnya.
Dengan tekanan politik yang kuat, Bupati menandaskan tahun 2026 harus menjadi tahun pembuktian, bukan lagi tahun evaluasi semata.
RED
