FrameNews.id, Palu – Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), H. Anwar Hafid meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menggali sumber pedapatan asli daerah (PAD) dalam menjaga stabilitas fiskal dan merealisasikan Nawacita BERANI.
Hal itu dikatakan Gubernur Sulteng, H. Anwar Hafid didampingi Wagub, Reny A. Lamadjido saat memimpin rapat strategis dengan jajaran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan perangkat daerah terkait untuk menelusuri sumber-sumber fiskal daerah, Jumat (07/03/2025) di ruang kerja Gubernur Sulteng.
Sekprov Sulteng, Novalina, Asisten Perekonomian dan Pembangunan merangkap Plt Kepala BPKAD, Rudi Dewanto, Kepala Bappeda, Christina Shandra Tobondo dan beberapa kepala OPD teknis, hadir pada kesempatan itu.
Rapat tersebut bertujuan merumuskan langkah-langkah konkrit dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang masih tersembunyi ataupun yang belum tergarap maksimal.
“Satu-satunya harapan kita bisa survive (bertahan) di 2025 dari PAD,” tegas gubernur mengawali rapat.
Pada kesempatan itu, dari laporan Kepala Bapenda Sulteng, Rifki Anata Mustaqim, terungkap ada Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum disalurkan pemerintah pusat ke pemerintah provinsi.
Potensi pemasukannya cukup signifikan dan diperkirakan hingga Rp300 Miliar.
“DBH ini (murni hak provinsi) tidak dibagi lagi ke kabupaten kota,” ujar Rifki melaporkan.
Usai mendengarkan laporan dari Bapenda Sulteng, Gubernur menginstruksikan agar jajaran Bapenda terus mengejar DBH yang masih menggantung di Kementerian Keuangan.
Selain itu, gubernur meminta agar Bapenda belajar dari Provinsi Kaltim sebagai best practices, model pengelolaan PAD khususnya dalam menarik Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagai kontributor terbesar PAD mereka.
“Tolong kirim staf ke sana untuk belajar,” pintanya, supaya Sulteng bisa meniru keberhasilan Kaltim meningkatkan PAD dari PBBKB.
Ia juga meminta Bapenda supaya menyusun data terpilah antara kendaraan industri dan kendaraan non-industri sehingga diperoleh gambaran jelas terkait potensi penerimaan dari kedua jenis pajak.
Termasuk berkoordinasi intens dengan pemerintah kabupaten kota agar bersinergi dalam mengumpulkan pajak-pajak tersebut mengingat hasilnya akan kembali provinsi salurkan ke kabupaten kota dalam bentuk DBH.
Morowali, sebagai ‘raksasa’ kawasan industri nikel ikut dilirik gubernur sebagai fokus utama dalam menggenjot PAD.
Contoh dalam sebulan saja, setoran ke kas provinsi dari penarikan pajak air permukaan di Morowali mencapai hingga Rp 4,3 Miliar.
Gubernur juga meneropong adanya potensi PAD dari sektor hilirisasi nikel dan karena itu, ia mendorong lahirnya payung hukum daerah agar pemerintah Sulteng bisa mendapatkan manfaat maksimal dari aktivitas industri nikel.
“Saya berharap 2025 jadi momentum kita untuk mencari PAD,” lanjutnya seraya mengajak kolaborasi perangkat daerah dengan BPKP yang sangat sejalan dengan ikhtiar gubernur dalam meningkatkan PAD.
Sebagai langkah tindak lanjut, gubernur meminta perangkat daerah melengkapi data terkait potensi PAD yang lebih akurat untuk dibahas lebih dalam pada pertemuan berikutnya.
Gubernur juga berencana mengumpulkan sektor usaha dalam waktu dekat untuk merapatkan terkait kontribusi mereka bagi PAD Sulteng.
Gubernur mengajak semua pihak untuk menggiatkan gerakan berjamaah dalam bingkai BERANI BERKAH.
Dengan meningkatkan ibadah, gubenur yakin rezeki yang masih menggantung di langit maupun yang terkubur di dalam bumi dapat segera diturunkan dan dikeluarkan untuk kesejahteraan dan kemajuan Sulteng.
“Insya Allah dengan berjamaah semua akan dilancarkan,” pungkasnya.
Gubernur optimis dapat menjadikan PAD sebagai jangkar stabilitas kapal pembangunan daerah dalam bingkai Nawacita BERANI dengan terus melaju tanpa goyah diterjang pusaran efisiensi 2025.
RED/RAS
