Kamis, 12 Februari 2026, pukul 11.00 WITA, massa mulai berkumpul di Taman Masjid Agung di Buol. Tidak ada orasi. Tidak ada teriakan komando. Suasana tenang.
Buol, Framenews.id – Iring-iringan mulai bergerak dari Puncak Kota Buol menuju Kantor Bupati. Barisan tersusun rapi. Paling depan pembawa spanduk tuntutan. Di belakangnya barisan berpakaian adat Buol dan adat Flores. Lalu pembawa tikar. Disusul pembawa makanan. Setelah itu pembawa simbol bala berupa tanah, air, dan tandan buah segar sawit. Di belakangnya peserta aksi berjalan perlahan. Paling akhir mobil sound, tanpa pengeras suara keras—hanya instrumen musik yang khidmat mengalun pelan.
Sepanjang perjalanan tidak terdengar yel-yel. Hanya sayup-sayup musik yang mempertegas suasana hening. Massa bergerak tanpa suara.
Tikar Digelar, Simbol Bala Diletakkan
Sesampainya di halaman Kantor Bupati, para petugas aksi bergerak sigap. Tanpa instruksi panjang. Tanpa diskusi. Tikar digelar. Makanan ditata di tengah. Simbol bala diletakkan di antara dua sisi.
Seluruh massa duduk bersila.
Tak lama kemudian, melalui pengeras suara, salah satu peserta aksi mengundang pihak Pemerintah Daerah untuk bergabung dan duduk bersama. Beberapa saat kemudian, dari dalam gedung keluar Sekretaris Daerah Yamin Rahim, S.H., M.H., didampingi Asisten II, Asisten III, serta Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buol. Mereka dipersilakan duduk berhadapan dengan massa di atas tikar yang sama.
Ruang dialog telah dibentuk: rakyat dan pemerintah duduk sejajar.
“Hari Ini Kita Duduk di Atas Tikar…”
MC membuka acara:
“Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua.
Hari ini kita duduk di atas tikar, tapi persoalan yang kita bawa tidak kecil…”
Ia menegaskan massa tidak datang mencari panggung atau keributan, tetapi karena ruang hidup terganggu, kebun tidak transparan, tanah diambil, buruh ditekan, dan lingkungan rusak. Ia menutup pembukaan dengan penegasan bahwa kegiatan hari itu jelas: menyebut bala, berdoa menolak bala, dan meminta jawaban pemerintah secara langsung.
Memanggil Bala Satu Per Satu
MC menyatakan: bala tidak boleh ditolak sebelum diakui.
Perwakilan petani plasma berbicara pertama.
“Koperasi yang seharusnya melindungi kami tidak berjalan. Utang dibuat tanpa kami pahami, hasil kebun tidak pernah kami terima. Ketika kami menuntut RAT dan RALB, kami justru dituduh merampas kebun kami sendiri. Yang dirampas bukan kebun perusahaan, yang dirampas adalah hak petani.”
“Inilah bala yang kami alami.”
Disusul perwakilan dari Mopu:
“Tanah kami diambil dan ditanami. Sawitnya milik perusahaan. Kami tidak lagi bisa menggunakan tanah untuk hidup kami. Ini bukan kesejahteraan, ini perampasan ruang hidup.”
“Inilah bala yang kami alami.”
Perwakilan Lonu menyampaikan:
“Tanah yang kami garap turun-temurun berusaha diambil untuk sawit. Air minum dan irigasi terancam. Ini bukan pembangunan, ini perampasan ruang hidup.”
“Inilah bala yang kami alami.”
Perwakilan buruh kebun:
“Upah tidak layak, jam kerja panjang, perlindungan minim. Ketika kami berserikat, kami diintimidasi.”
“Inilah bala yang kami alami.”
Terakhir, perwakilan masyarakat terdampak lingkungan:
“Hutan rusak, tanah rusak, air rusak. Jika ini dibiarkan, anak cucu kami yang menanggung balanya.”
“Inilah bala yang kami alami.”
Doa Tolak Bala
Setelah seluruh bala disebut, MC menegaskan bahwa persoalan ini bukan cerita karangan, melainkan kesaksian hidup.
Ia mengajak seluruh peserta memasuki doa tolak bala.
Dua imam memimpin doa. Di tengah doa, seorang peserta membacakan doa khusus yang menyebut langsung kondisi petani, buruh, lahan, dan masa depan Buol, memohon kepada Ya Allah, Tuhan Yang Maha Esa agar keadilan ditegakkan dan bala diangkat dari tanah Buol.
Doa ditutup kembali oleh imam.
Simbol bala tetap berada di tengah.
Makan Bersama
Usai doa, seluruh peserta—massa dan pemerintah—makan bersama di atas tikar yang sama. Sekitar 30 menit tanpa dialog formal. Simbolnya jelas: sebelum debat, duduklah setara.
Baru setelah makan selesai, dialog resmi dimulai.
Dialog Per Poin: Jawaban Diminta Langsung
Moderator menetapkan aturan: setiap pertanyaan dijawab langsung dengan tiga kemungkinan—disetujui, perlu kajian dengan batas waktu, atau tidak dapat dipenuhi beserta alasannya. Jawaban dicatat sebagai komitmen publik. Sekretaris Daerah menyetujui.
Reformasi Tata Kelola Koperasi
Ditanya apakah pemerintah tetap memfasilitasi reformasi koperasi meski ada tuduhan intervensi, Sekda menegaskan pemerintah berketetapan menyelesaikan masalah koperasi dan kemitraan yang sudah bertahun-tahun tidak selesai.
Ia menegaskan kehadiran pemerintah dalam RAT adalah untuk memediasi dan membina, bukan mendukung pihak tertentu. Pengurus dipilih anggota. Pemerintah berdiri pada aturan. Jika perlu, akan berkonsultasi hingga kementerian.
Terkait empat koperasi yang belum RAT, pemerintah memastikan RAT harus dilakukan setiap tahun, bukan dibiarkan empat tahun.
Audit Independen
Menjawab pertanyaan tentang putusan KPPU dan audit independen, Sekda menyatakan audit independen dibenarkan undang-undang dan pemerintah akan mendorong serta memfasilitasi secara teknis.
Konflik Lahan
Pemerintah telah membentuk tim khusus yang dipimpin Sekda dan telah tiga kali melakukan rapat. Tim akan menangani koperasi dan lahan, serta mengundang kepala desa.
Moderator mengingatkan trauma masyarakat terhadap tim sebelumnya. Sekda menyatakan komitmen pemerintah baru berbeda dan bertekad menyelesaikan.
Pengawasan Ketenagakerjaan
Sekda menyatakan pemerintah akan menginstruksikan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya terhadap HIP. Aduan buruh akan ditindaklanjuti jika benar terjadi pelanggaran termasuk informasi 57 orang buruh yang dimangkir karena tidak ikut aksi pada tanggal 10 Februari.
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Pemerintah menegaskan perusahaan memiliki tanggung jawab sosial. Dinas Lingkungan Hidup meningkatkan pengawasan, terutama limbah. Kepatuhan ditegaskan demi generasi mendatang.
Investasi dan Ketahanan Pangan
Sekda menegaskan lahan pangan tidak boleh dialihfungsikan, dengan ancaman sanksi berat. Ia menyebut pentingnya pangan dan upaya lobi anggaran irigasi ke pusat. Juga peluang investasi alternatif seperti durian, kakao, dan kelapa dalam.
Massa meminta pemerintah turun langsung ke lapangan, tidak hanya menunggu laporan.
Sekda meminta masyarakat melaporkan secara resmi agar dapat ditindaklanjuti.
Penutup: Komitmen Dicatat
Dialog berlanjut dengan pertanyaan peserta dari Lonu, Winangun, Potugu, dan pengurus koperasi Amanah. Isu yang muncul antara lain:
● Kepastian waktu kerja tim penyelesaian konflik.
● Larangan masyarakat melintas di kebun perusahaan.
● Dugaan intimidasi terhadap pengurus koperasi.
● Irigasi dan air bersih di Winangun.
● Penegakan keadilan di lahan sengketa.
● Dugaan mobilisasi aparat dan ekspansi perkebunan.
Sekda menyatakan pemerintah akan bersurat kepada perusahaan jika larangan melintas benar terjadi, menindaklanjuti persoalan ketenagakerjaan, serta meminta laporan resmi terkait alih fungsi lahan dan irigasi.
Menutup dialog, moderator menyampaikan:
“Semua jawaban hari ini akan menjadi catatan publik dan dasar evaluasi bersama. Jika komitmen ini dijalankan, masyarakat akan mendukung. Jika tidak, masyarakat akan kembali mengingatkan.”
Tikar dilipat. Massa membubarkan diri tertib.
Aksi itu berjalan tanpa teriakan.
Tetapi jawaban telah diucapkan di hadapan rakyat.
RED
